(Yogyakarta DIY) Ratusan massa dari Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (PAMAN USMAN) mendatangi Kantor DPW PSI DIY (4/12).
Aksi digelar dengan kirab andong dan dikawal bregodo prajurit fimulai dari kawasan Pasar Beringharjo Yogyakarta menuju kantor DPW PSI DIY di jalan Miliran Muja Muju Yogyakarta.
Dalam aksinya, massa sempat dihadang petugas kepolisian, namun setelah dilakukan negoisasi massa akhirnya bisa masuk ke depan kantor PSI DIY untuk berorasi.
Dalam orasinya, massa mengecam keras pernyataan Ade Armando sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar sejarah dan hukum serta memanipulasi fakta-fakta hukum terkait kedudukan Keistimewaan DIY. Pernyatannya terkategori sebagai konten hoax yang patut diduga melanggar UU ITE tahun 2016 khususnya pasal 28 ayat 1 tentang penyebarluasan berita bohong dan menyesatkan serta pasal 28 ayat 2 tentang penyebarluasan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.
Salah satu koordinator aksi Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (PAMAN USMAN), Widihasto menyehutkan Video pendek Ade Armando pengurus DPP PSI Partai Solidaritas Indonesia yang menyerang keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sinis menyebut posisi Gubernur dijabat oleh Sultan tanpa Pemilu sebagai pelanggaran konstitusi dan praktek politik dinasti adalah penistaan terhadap sejarah Daerah Istimewa.
"Ade Armando sama sekali tidak memahami bahwa konstitusi UUD 1945 bersifat lex spesialis. Keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY adalah keniscayaan konstitusi dari Pasal 18 b ayat 1 UUD 1945 dimana Negara menjamin satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa berdasarkan hak asal usul sebelum RI berdiri," terang Hasto.
Hal itulah yang menjadi dasar bahwa di DIY tidak ada pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur melainkan melalui mekanisme penetapan Sultan dan Pakualam bertahta.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY merupakan produk hukum yang dibahas dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pemerintah RI dan DPR RI dalam dua kali periode masa jabatan DPR RI. (Periode 2004 - 2009 dan periode 2009 - 2014). Bukan hasil upaya Ganjar Pranowo seperti yang dituduhkan Ade Armando.
Sementara Ketua DPP PSI Aishah Gray, menyampaikan selaku ketua DPP PSI, beserta seluruh jajaran PSI DIY, meminta maaf atas kesalahpahaman yang timbul dari statement Ade Armando.
"Kami memiliki pendapat berbeda dengan Ade Armando. Kami menghormati Yogyakarta sebagai daerah istimewa,dan memahami bahwa status Istimewa ini adalah bagian yang fundamental dalam sejarah pendirian dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Aishah Gray.
Menurut Aishah, apa yang disampaikan Ade Armando tidak mewakili suara Partai Solidaritas Indonesia. Ade Armando berbicara sebagai seorang individu, seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, termasuk di dalamnya memberikan kritik.
"Diskusi mengenai polemik ini harus kita lakukan secara konstruktif dengan kepala dingin di ruang terbuka.Sekali lagi kami tegaskan bahwa pernyataan Ade Armando tidak mewakili suara Partai Solidaritas Indonesia," jelasnya
Menurut massa aksi, proses yang dilakukan Mahkakah Konstitusi dibawah kepemimpinan Anwar Usman yang mengubah konstitusi persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden --meminjam istilah Hakim Konstitusi Saldi Isra-- "hanya sekelebat dalam hitungan hari" hukum dapat berubah.
"Dimana publik kemudian menengarai bahwa keputusan Anwar Usman sejatinya adalah untuk memberikan tiket bagi keponakannya mengikuti konstentasi Pilpres 2024. Hal inilah yang memicu kegaduhan publik dan menggugah keprihatinan masyarakat luas termasuk yang juga disuarakan aliansi mahasiswa Yogyakarta dalam aksinya Rabu (29/11) di Titik Nol Kilometer sebagai adanya upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti yang mencederai demokrasi," pungkas Hasto. (Nur)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar